Guru Dituding, Oknum Bersorak, Drama Murahan di Atas Punggung Pendidik

 

Oleh: Gian Sugianto M.Pd

Siapa sangka, dua guru yang cuma ingin membantu rekan-rekan honorer agar tidak terus bekerja tanpa digaji, justru diperlakukan seperti tersangka kasus mega-korupsi. Kita patut berterima kasih, tentu saja, pada para “pahlawan kesiangan” yang rajin menempelkan label kriminal pada siapa saja asal ada kamera, mikrofon, dan peluang tampil dramatis. Betapa mulianya mereka, membela negara dari ancaman menggetarkan: iuran Rp20 ribu. Luar biasa.

Sungguh, kita mesti tepuk tangan. Di tengah ribuan persoalan besar yang terbengkalai korupsi miliaran, dugaan penyalahgunaan wewenang, dan carut-marut birokrasi mereka justru paling fokus pada upaya solidaritas antarguru. Sebuah prioritas yang begitu… visioner. Karena apa gunanya mengejar kasus besar kalau bisa menyerang guru yang hanya berupaya menolong?

Tentu saja, tindakan kecil penuh empati itu harus segera dilabeli sebagai tindakan merugikan negara. Sebab, rupanya kebaikan yang dilakukan guru jauh lebih berbahaya bagi republik ini dibandingkan praktik busuk yang sudah bertahun-tahun merusak sistem. Luar biasa lagi, bukan?

Lucunya, masyarakat jadi bingung membedakan advokasi dan sensasi. Dan bagaimana tidak? Ketika segelintir oknum LSM begitu lihai memainkan narasi kriminalitas terhadap guru, publik pun digiring untuk percaya bahwa masalah bangsa ini adalah… guru yang membantu guru. Betapa logis.

Namun drama ini tidak lengkap tanpa kehadiran pihak yang semestinya paling bijak: Inspektorat. Alih-alih hadir sebagai penimbang realita lapangan, mereka tampak begitu rajin menegakkan aturan dengan kekakuan yang mengalahkan tiang listrik. Bahkan ketika aturan itu bertabrakan dengan akal sehat dan nurani.

Seperti lupa siapa yang selama ini menambal celah sistem pendidikan. Guru yang membeli spidol dengan uang pribadi, guru yang lembur tanpa dibayar, guru yang mengeluarkan tenaga dan hati lebih dari apa yang disyaratkan. Tetapi ketika mereka saling membantu, justru mereka yang dituding mencederai aturan. Ironis bukan main.

Yang lebih menyesakkan, kebaikan yang lahir dari solidaritas malah diputar menjadi kesalahan administratif. Seolah-olah guru tidak punya hak untuk peduli. Seolah empati adalah tindak pidana. Jika ini bukan bentuk pelecehan terhadap profesi guru, lalu apa?

Dan sementara itu, semua pihak tampaknya lupa bahwa guru adalah fondasi peradaban. Mereka yang membentuk karakter anak bangsa, mereka yang setiap hari menahan segala tekanan, mereka yang mengajar dengan hati meski dihargai secara tidak sepadan. Tetapi tetap saja, yang mudah disalahkan selalu guru.

Kasus seperti ini adalah tamparan keras bukan untuk guru, tetapi untuk sistem yang seharusnya melindungi guru. Sebuah bukti bahwa profesi mulia ini masih terlalu mudah direndahkan, dijadikan kambing hitam, dan diposisikan sebagai pihak lemah tanpa pembelaan yang layak.

Kini saatnya publik berhenti diam. Saatnya berdiri bersama guru. Karena jika kebaikan yang dilakukan guru saja bisa dihukum, maka bangsa ini sedang kehilangan kompas moralnya. Dan bila guru terus dipukul setiap kali mereka mencoba menolong, jangan berharap lahir generasi hebat dari sistem yang tidak menghargai pendidiknya.